BPD – Desa Sukanagara | Kab. Tasikmalaya

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selengkapnya

Tahukan kamu…..??

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, BPD mulai dikenal sebagai lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada era otonomi daerah, BPD menjadi lembaga yang lebih formal dan memiliki peran penting dalam menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi, mengelola aspirasi, dan menyelenggarakan musyawarah.



Regulasi BPD

Selengkapnya

Regulasi BPD

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Undang-Undang No. 3 Tahun 2024
Permendagri No. 110 Tahun 2016
Perbup Tasikmalaya No. 42 Tahun 2020



Fungsi dan Tugas BPD

Selengkapnya

Fungsi dan Tugas BPD

BPD mempunyai fungsi:

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

BPD mempunyai tugas:

menggali aspirasi masyarakat;
menampung aspirasi masyarakat;
mengelola aspirasi masyarakat;
menyalurkan aspirasi masyarakat;
menyelenggarakan musyawarah BPD;
menyelenggarakan musyawarah Desa;
membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Ketentuan Lain

Selengkapnya

Persyaratan Calon BPD

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
bertempat tinggal di wilayah pemilihan.